Depok, KATAFAKTA.COM – Beberapa mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI) mengisi jajaran pucuk pimpinan Front Persaudaraan Islam. Ormas baru tersebut merupakan perubahan dari FPI yang telah dilarang pemerintah. Saat ini Ketua Umum FPI KH Qurthubi Jaelani adalah pemilik Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Salafiyyah Al Futuhiyyah Lebak Banten.
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ma’uunah Depok, KH Nurjaya menanggapi terkait deklarasi FPI di Tasikmalaya, bahwa itu katanya wewenang masing-masing wilayah dan ini sesuai dan dilindungi undang-undang dari setiap organisasi.
“Bisa juga akan deklarasi-deklarasi berikutnya dimasing-masing wilayah, termasuk Depok. Dan sudah ada wacana dari sana- sini, tapi nantinya akan ada arahan-arahan agar terjalin komunikasi satu sama lain, setidak-tidaknya biar klop untuk wilayah Depok, hingga nanti dicapai Deklarasi FPI Kota Depok,” ujarnya saat ditemui di Gedung MUI Kota Depok, Senin (27/9/2021).
Sejauh ini katanya, sudah ada beberapa calon kandidat sebagai Ketua FPI Depok, ada yang memberikan wacana dari kalangan Habaib ataupun dari orang biasa (Akhwal) Kyai atau Ustadz yang tentunya dengan kriteria tersendiri (tapi belum disebutkan namanya, red).
“Lahirnya Front Persaudaraan Islam (FPI) memang beda nama dan beda gerakan, karena gerakannya lebih banyak ke sosial. FPI kedepan sepertinya akan melakukan sikap humanis, apa yang harus ditingkatkan ekonominya, tentang sosialnya dan tentang bantuan-bantuan sosial kemanusiaan. Bila ada kegiatan dimasa pandemi ini, akan mengikuti anjuran dari pemerintah, protokol kesehatan,” ungkap KH Nurjaya.
Terkait vaksinasi, ada wacana dari sekelompok Habaib, Kyai, Ulama dan Ustadz mereka menginginkan vaksin yang dipilih atau yang mereka inginkan, seperti vaksin Nusantara dan sejauh ini masih baru wacana.
“Untuk bantuan sosial, menurutnya pemerintah sudah bagus melaksanakan program tersebut untuk kepentingan ummat dan upaya pemerintah sudah maksimal dan diterima baik oleh kawan-kawan kita. Dan setidak-tidaknya semua elemen masyarakat dan ormas yang bergerak setidaknya tentang ekonomi harus lebih ditingkatkan lagi,” ucapnya.
Dikesempatan yang sama, KH Nurjaya mengungkapkan, bahwa ada hal lain yang jadi permasalahan baru di Kota Depok, yakni terkait keberadaan Ahmadiyah di Sawangan. Saat ini dirinya belum tahu sikap pemerintah kota Depok, dimana sebelumnya pada masa pemerintahan Nur Mahmudi keberadaan aliran Ahmadiyah di Depok sudah dilarang dan sudah dibekukan.
“Saat ini kita menyikapi dengan audensi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok dan beberapa ulama di Kota Depok” tutupnya.
Pewarta : Is Idris
Editor : Redaksi
