Jakarta, Katafakta.com – Pemecahan Kementerian dalam Kabinet Merah Putih memicu berbagai perdebatan di publik, ada yang mengatakan hal tersebut Kabinet gemuk, namun ada yang menilai hal tersebut sudah sesuai dengan tugas pokoknya. Salah satunya terkait efektivitas Kementerian HAM, Kementerian Hukum, dan Kementerian Imigrasi.
Ketua DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko mengatakan, secara garis besar tidak hanya di Kementerian Hukum dan HAM saja, tapi memang ini bisa menjadi ramping secara tugas, walaupun kabinet gemuk.
“Ini agar para menteri fokus bekerja dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing,” ujar Hendarsam yang juga Ketua Umum Lisan.
Melalui media Podcast “Bebas Bicara”, di channel youtube On Point Media, https://youtu.be/-zUN6p18R1U?si=BGFyhZH_lEiQD5lp, Hendarsam menguraikan gemuknya kabinet era Prabowo – Gibran bisa dikatakan bagi-bagi kekuasaan, tapi lihat sisi positifnya.
“Kita tidak boleh munafik, pasti ada politik akomodatif tapi tinggal komposisinya saja. Kita harus melihatnya lebih dalam lagi, harus dipilah satu-satu,” katanya.
Lebih lanjut katanya, bila tugas menteri nantinya akan makin dirampingkan. Ini semua strategik dari presiden Prabowo.
“Pak Prabowo itu orangnya strategik dan yang jelas pak Prabowo kedepannya jangan sampai terjadi polimek. Presiden Prabowo ingin negara ini adem – adem saja,” katanya.
Presiden Prabowo tegasnya juga tegas dalam mengambil sikap dan akan mengambil sikap dengan menertibkan menteri – menterinya yang akan melakukan kesalahan agar tidak terjadi polimek berkelanjutan.
Terkait hukum di Indonesia berjalan dengan baik, tidak luput dari kesejahteraan para penegak hukum dalam hal ini hakim salah satunya.
“Kesejahteraan hakim nomor satu, kesejahteraan penegak hukum yang lain ditingkatkan, agar implementasi hukum dapat dijalankan dengan sebenarnya. Semoga hukum kita bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan,” ungkapnya.