Tingkah Kasar dan Arogan Kepolisian Saat Aksi Puncak Pengkhianatan Rezim

  • Bagikan

 

Jakarta (KATAFAKTA) – Tuntutan untuk menuntaskan berbagai masalah dan membenahi kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat di pemerintahan Jokowi- Ma’ruf melalui aksi massa datang dari berbagai elemen masyarakat termasuk juga Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).

Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo menyampaikan, masalah-masalah tersebut antara lain pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak tepat dengan mencabut kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), tetapi mengebut proyek-proyek minim urgensi seperti pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, pengebutan RKUHP, penundaan pembahasan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, masalah-masalah terkait reforma agraria, serta korupsi, kolusi, dan
nepotisme yang kian merajalela di rezim ini.

“Kami dari elemen mahasiswa yang turun aksi pada hari Jum’at tanggal 30 September 2022, tepatnya pukul 14.30 WIB memulai aksi dengan membentangkan barisan di sekitar Patung Kuda, Jakarta. Akan tetapi, seperti tidak senang dengan kelangsungan aksi, aparat kepolisian langsung mempersempit ruang massa aksi dengan mengepung barisan
massa aksi,” ujar Bayu melalui siaran pers yang diterima KATAFAKTA.com, Sabtu (1/10/2022).

Lebih lanjut katanya, kepungan tersebut membatasi gerak massa aksi hingga beberapa massa aksi sulit untuk bernapas dan tidak memiliki ruang untuk duduk atau beristirahat.

“Koordinator lapangan aksi massa telah berkali-kali meminta kepada aparat kepolisian untuk melebarkan border polisi agar massa aksi tidak berdesak-desakan, tetapi aparat kepolisian tidak menggubris dan justru
makin mendorong massa aksi agar barisan massa aksi menyempit. Tidak berhenti sampai di situ, aparat kepolisian terus mendorong massa aksi dengan kasar hingga banyak dari massa aksi yang terjatuh, terpukul, dan terhimpit oleh aparat kepolisian.
Awalnya, perwakilan massa aksi sudah membuat kesepakatan dengan pihak kepolisian bahwa massa aksi akan berpindah ke lokasi yang jalannya sudah ditutup oleh kepolisian apabila
terdapat perwakilan istana yang bisa menemui massa aksi. Akan tetapi, apabila tidak ada perwakilan istana yang bersedia menemui massa aksi, massa aksi akan tetap bertahan di titik aksi yang dilangsungkan. Hingga pada pertengahan jalannya aksi, tidak ada satu pun perwakilan dari istana yang bersedia untuk menemui massa aksi sehingga massa aksi tetap bertahan di barisan sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat,” bebernya.

Melki Sedek Huang selaku Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI menambahkan, sesuai kebiasaannya, aparat kepolisian lagi-lagi ingkar janji. Aparat kepolisian yang berjaga malah bertindak kasar dan arogan, bahkan AKBP Saufi Salamun (Kabag Ops Polres Jakpus) menarik baju Ketua BEM UI hingga robek dan ingin menangkapnya karena dianggap
memprovokasi massa aksi untuk tetap bertahan di barisan.

“Tindakan tersebut hanyalah salah satu
dari bentuk kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian pada aksi ini seperti memukul keras, melemparkan botol, dan mendorong massa aksi hingga berjatuhan serta terinjak-injak akibat
didorong oleh pihak kepolisian. Tindakan-tindakan ini tentulah di luar koridor hukum yang berlaku dan mencerminkan betapa arogan dan penuh dustanya setiap tindakan serta ucapan dari aparat kepolisian,” tegas Melky.

Selain itu katanya, arogansi kepolisian pada aksi tersebut tidak hanya berhenti pada tindakan represif secara fisik, tetapi juga ancaman-ancaman secara verbal dan umpatan-umpatan yang
tidak mencerminkan sisi humanis dan intelegensi aparat kepolisian. Beberapa aparat kepolisan meneriaki mobil komando dengan kalimat kasar seperti “bang**t” dan “anj**g”. Bahkan, terdapat pula ancaman penangkapan dengan tujuan agar koordinator aksi berhenti mengomandoi massa aksi untuk bertahan di barisan. Di sisi lain, melalui mobil pengurai massa, aparat kepolisian terus menyuarakan agar massa aksi tidak melakukan provokasi padahal aparat kepolisian sendiri lah yang hadir dengan penuh arogansi melakukan provokasi dan tindak
kekerasan pada massa aksi.

“Berbagai tindakan di atas jelas membahayakan kenyamanan dan keamanan massa aksi secara keseluruhan. Tindakan-tindakan tersebut pun jelas bertentangan dengan hukum, HAM dan demokrasi. Apabila menilik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, juga berbagai Peraturan Kapolri mengenai pengamanan massa aksi, nyatanya tak ada satu pun substansi dalam peraturan tersebut yang memperbolehkan penggunaan
kekerasan untuk mengamankan massa aksi. Selain itu, tindakan aparat kepolisian pada aksi “Puncak Pengkhianatan Rezim” pun mencerminkan bagaimana aparat kepolisian mencederai kebebasan berpendapat dalam demokrasi dengan kekerasan,” jelas Melky.

Penulis: redaksi Editor: redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *