Pemerhati Kebijakan Lingkungan: Kok Bisa Kepala Desa Jadi Ketua Tim Program PTSL?

  • Bagikan

BOGOR, KATAFAKTA.COM – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. Sebagian orang sering kali menunda pembuatan sertifikat karena faktor biaya.

Pada dasarnya biaya PTSL adalah sepenuhnya gratis dan ditanggung oleh pemerintah. Namun, jika masyarakat diharuskan membayar biaya tertentu, maka menurut SKB 3 Menteri tentang PTSL adalah bahwa, program ini dikenakan biaya maksimal Rp150.000 dan tidak boleh lebih dari itu. Oleh sebabnya, jika ada oknum yang memungut lebih dari angka tersebut bisa dikenakan hukuman.

Secara faktanya di wilayah RW 11 masih banyak temuan-temuan serta dugaan terkait pembiayaan Program PTSL yang melebihi SKB 3 menteri Rp150.000, seperti pemberitaan terkait PTSL di desa Kota Batu yang di muat di Lensajabar.com tahun 2022 lalu disaat awal mula pendaftaran program pembuatan sertifikat PTSL sudah terjadi pungutan yang melebihi SKB 3 Menteri tersebut.

Saat di konfirmasi, Sekretaris Desa Kota Batu mengatakan bahwa tim kepanitiaan PTSL di desa Kota Batu diketuai langsung oleh Kepala Desa sendiri, sementara dirinya hanya wakil, tapi pekerjaan kepala desa, dirinya yang kelapangan.

“Kita pun membuat kesepakatan hitam diatas putih terkait pembiayaan yang Rp150.000, kalau pun ada temuan lebih dari SKB 3 Menteri itu resikonya ditanggung RT/RW masing-masing apapun sanksi hukumnya. Walaupun pada akhirnya ada selentingan informasi yang masuk tentang kelebihan anggaran, itu kita ikut menjawab dan mem-backup, soalnya kalau di wilayahnya kita susah memantaunya,” jelas Sekdes saat diwawancarai.

Disinggung tentang kepala desa yang merangkap menjadi Ketua Tim PTSL di desa Kota Batu dan Sekretaris Desa bersitegas, bahwa ketua penyelenggaraan PTSL adalah Kepala Desa.

Terpisah, menurut Irvan selaku pemerhati kebijakan lingkungan mengatakan, kalau ketua tim PTSL Kepala Desa, lantas siapa yang memberikan SK ke panitia PTSL.

“Lebih elegannya kepala desa menjadi penanggung jawab sebagai pengarah pembentukan kepanitiaan PTSL. Bisa diketuai oleh sekretaris desa atau kasi pemerintahan desa,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, adapun kepala desa mengesahkan dan memberikan Surat Tugas atau SK ke panitia tersebut, bukan kepala desa menjadi ketua tim penyelenggaraan PTSL. Pasalnya, itu semua akan mengganggu kinerja pemerintah desa itu sendiri.

“Jadi saya rasa ada apa dengan kepanitiaan PTSL di desa Kota Batu yang diketuai langsung oleh kepala desanya sendiri?,” imbuh Irvan.

Penulis: Ay/ redaksi Editor: Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *