BOGOR, KATAFAKTA.COM – Program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) atau Bantuan keuangan (Bankeu) APBD Kabupaten Bogor, program anggaran dana yang diharapkan dapat memperbaiki bidang infrastruktur di setiap desa yang ada di Kabupaten Bogor tersebut, sudah berjalan dan hampir seluruhnya telah direalisasikan.
Agar realisasi program Samisade atau Bankeu tersebut direncanakan dengan baik, tepat sasaran, berhasil, berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dengan pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan.
Samisade harus dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertangungjawaban, supaya bermanfaat sesuai tujuan dan harapan.
Ingat, Samisade atau Bankeu merupakan program strategis dan sangat dibutuhkan masyarakat, jangan sampai mengakibatkan ada kepala desa yang terjerat hukum karena lalai, tidak profesional, tidak transparan dan akuntabel.
Pemerintah Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, program Samisade yang dikerjakan dengan membangun jalan lingkungan (jaling), diduga tidak direncanakan matang-matang dan terkesan asal – asalan. Yang Penting Jadi.
Sangat disayangkan, pembangunan betonisasi jalan desa yang menelan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan volume panjang 7.155 meter, lebar 1 meter dan tinggi 0,03 meter, sepertinya tidak menghasilkan pengerjaan yang baik dan tidak sesuai spek.
Yeni selaku Kasi Ekbang Kecamatan Tenjolaya ketika dikonfirmasi pada Jumat (5/9/2024) via WhatsApp, beliau menjawab dengan singkat, “iya nanti saya sampaikan ke Desa Gunung Malang supaya dipasang papan nama per- wilayah”.
Iding Sumardi Kepala Desa Gunung Malang ketika dikonfirmasi via WhatsApp beliau tidak menjawab hingga berita ini ditayangkan.
Sudah selayaknya pihak-pihak yang terlibat dan menaungi program Samisade atau Bankeu, melihat serta meninjau langsung setiap penggunaan anggaran juga pengerjaan pembangunannya, jangan sampai program yang setiap tahun ini, dijadikan ajang manfaat, tidak dijalankan, dikerjakan, dan direncanakan dengan baik serta adanya keutungan pribadi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kalau lihat paparan diatas diduga ada koruptif karena untuk keterbukaan informasi publik itu diglobalkan dan ketika awak media meninjau langsung ke lokasi itu tidak sesuai spesifikasi. (Tim FJP2)
