Jakarta (KATAFAKTA) – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno meminta gubernur tiap provinsi di Indonesia terlibat dalam revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Hal itu disampaikan Mensesneg kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pratikno dan Tito hari ini meninjau perkembangan renovasi TMII. Dalam kunjungan itu, mereka juga mendokumentasikan video untuk para gubernur.
“Mengapa Pak Mendagri ikut berkunjung ke sini? Kami minta tolong ke Pak Mendagri, untuk menjamin agar masing-masing provinsi segera merenovasi, memperbaiki anjungan-anjungan provinsi sesuai dengan desain yang sudah dirancang oleh Kementerian PUPR dan juga TWC,” papar Pratikno di TMII, Jakarta Timur, Minggu (17/7/2022).
Pengerjaan revitalisasi ditargetkan rampung pada Agustus awal. Ia menyebut revitalisasi untuk saat ini sudah memiliki banyak progres.
“PUPR akan menyelesaikannya segera nanti diawal Agustus. Kemudian di akhir Agustus kita akan menyelenggarakan event di sini semacam soft launching dikaitkan dengan kegiatan G20,” ungkapnya.
Sementara terkait Gedung Kementerian Lembaga (KL), pihak Sekretaris Negara sudah mencoba menjangkau pihak terkait untuk melakukan renovasi. Misalnya, gedung edukasi Kominfo, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Pertahanan.
“Pulau-pulau direnovasi oleh Kementerian PUPR. Nanti ada lighting dan lain-lain semua hijau. Mulai dari Papua di timur, sampai Sumatra di Barat bisa dilihat dari atas viewing tower. Akan menjadi tempat menarik,” sambungnya.
“Kami berharap sekali untuk Bapak Ibu gubernur, untuk segera berpartisipasi memperbaiki,” kata Pratikno.
Tito sebut gubernur setuju terlibat renovasi TMII
Menanggapi permintaan dari Mensesneg, Mendagri Tito Karnavian menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan para gubernur. Mereka mengaku setuju.
“Saya sudah komunikasi dengan gubernur dan gubernur setuju mendukung. Kemendagri membentuk tim sudah melakukan turun langsung door to door ke setiap anjungan,” kata Tito.
Dari hasil peninjauan, tim Kemendagri mengklasifikasi kerusakan dari ringan sampai berat. Provinsi yang belum memiliki anjungan akan dikoordinasikan.
“Ada 19 anjungan yang rusaknya ringan sehingga perbaikan dikit saja. Ada yang rusak sedang, ada yang rusak berat itu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ada yang belum memiliki anjungan seperti Kalimantan Utara. Nanti kita koordinasikan supaya memiliki lahan. Ada juga lahan untuk lokasi bersama itu untuk provinsi baru; Babel, Gorontalo dan lain-lain,” ungkapnya.
Tito memprediksi dibutuhkan dana sekitar Rp 45-50 miliar untuk revitalisasi. Menurutnya, dana bisa memakai APBD atau corporate social responsibility.
“Silakan pilih yang mana. kita minta secepat mungkin dan desainnya harus sesuai desain besar yang disusun oleh Kemen PUPR dan TWC,” tandasnya.
