PALEMBANG, KATAFAKTA.COM – Puluhan massa yang tergabung dari Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK) Sumatera Selatan (Sumsel), menggelar aksi unjuk rasa (unras) terkait dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2017, di kantor Wali Kota Palembang, Kamis (8/7/2021).
Koordinator Aksi, Reza Marliansyah mengatakan, pihaknya ingin menanyakan dan menindaklanjuti terkait dana hibah serta bansos pada tahun 2017. Dari hasil investigasi di lapangan pihaknya tidak menemukan masyarakat yang menerima bansos.
Reza mengatakan, bahwa di tahun 2017 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, telah mencairkan dana senilai Rp 11 Miliar dan tidak di realisasikan kepada masyarakat.
“Padahal situasi Palembang saat itu, sedang pesta demokrasi politik atau pemilihan. Diketahui, pada tahun 2017 lalu, masih di pimpin Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota, berinisial A yang kami temukan,” ujar Reza dalam orasinya.
Menurutnya, langkah ke depan pihaknya akan melanjutkan aksi unras tersebut sampai Wali Kota Palembang turun.
“Kami berharap, ke depan kota Palembang lebih bersih dari oknum-oknum yang terindikasi dugaan korupsi, dan kami ingin semoga rakyat bisa berkerja kembali,” ucapnya.
Sementara Itu, Staf ahli Walikota, Bidang Pemerintahan Sosial dan Kemasyarakatan, Herly Kurniawan S,Sos M,Ap mengatakan, pihaknya menerima aspirasi yang telah disampaikan oleh massa aksi, bahwa ini akan menjadi pertimbangan Wali Kota untuk kebijakan-kebijakan ke depan.
“Diketahui di masa yang sulit ini, kita perlu mendapat dukungan dari semua pihak, karena dukungan tidak hanya berupa dengan materi. Akan tetapi juga dengan masukan dan saran,” jelasnya.
Herly mengungkapkan, pihaknya juga akan konsisten dengan regulasi dari atas yang disampaikan ke bawah.
“Kami harap, bisa mendapatkan dukungan peran serta dari lapisan masyarakat dan semua elemen untuk bersatu. Jangan menyalahkan satu pihak, karena ini sebenarnya bisa melemahkan kita, intinya kita harus saling mendukung,” katanya.(Ray).
