SCW Kembali Datangi Kantor Gubernur Sumsel

PALEMBANG, Katafakta.com – Puluhan masa aksi yang tergabung dari Sriwijaya Coruption Watch (SCW) Sumatera Selatan (Sumsel), kembali menggelar aksi damai dan menagih janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya, di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (5/5/2021).

Koordinatori Aksi, M Sanusi didampingi Koordinasi Lapangan, Mukri As dalam orasinya mengatakan, pertama terkait dana Covid-19, yang ditangani oleh Dinas Sosial (Dinsos) Sumsel, hasil audit membuktikan bahwa ada kerugian negara kurang lebih ada Rp 1 miliar.

Sanusi mengatakan, itu artinya ada indikasi korupsi terjadinya di Dinsos Sumsel, dana Covid-19 di tahun 2020. dan mereka juga mempertanyakan janji Gubernur tentang konflik lahan yang ada di Gandus sampai hari ini belum ditangani belum diselesaikan.

“Kedatangan kami ke Kantor Gubernur Sumsel, untuk mempertanyakan hutang dari inisial W sampai hari ini belum ada niat baik untuk pengembalian utang tersebut, jadi intinya ada tiga item pokok permasalahan belum terselesaikan,” ujar Sanusi saat ditemui di Pemprov Sumsel.

Menurut Sanusi, tetapi terkhusus adalah dana Covid-19, yang ada di Sumsel, bahwa ditemukan kerugian negara yang cukup besar, maka dari itu Gubernur untuk segera memecat oknum Dinsos Provinsi Sumsel.

“Kami menekankan kepada Gubernur Sumsel untuk mengambil keputusan, bahwa sudah jelas terbukti hasil audit membuktikan, dana yang ditangani oleh Dinsos tersebut. Karena kerugian negara juga besar dan wewenang Gubernur wajib untuk menggantikan, Kepada Dinsos Sumsel,” jelasnya.

Sanusi menambahkan, karena ada beberapa hal yang terjadi, pertama dana Covid-19, kedua tentang 53 honorer yang sampai hari ini belum digaji, ketiga tentang hal lain dan sebagainya.

“Kedepan kita akan lanjut unjuk rasa ke Kantor Kejati Sumsel, Polda Sumsel dan setelah lebaran kemungkinan besar kita akan demo di KPK RI. Kami harap ini ditindaklanjuti diproses penyidikan sampai penetapan tersangka yang terjadi oleh penegak hukum,” ucapnya.

Sementara Itu, Asisten III Pemprov Sumsel, Prof Edward Juliartha mengatakan, pihaknya menerima aspirasi dari masa aksi SCW untuk mengingatkan tentang proses administrasi pemerintahan.

“Kita terima tuntutan yang disampaikan mereka dan itu menjadi koreksi kita, tadi telah disampaikan bahwa ada tindak lanjut inspektorat sudah turun, kita tunggu nanti secara administrasi yang penting sudah kita laksanakan,” bebernya.

Edward mengungkapkan, tentu tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya kalau misalkan ada temuan administratif akan di selesaikan.

“Setelah tidak ada tindak lanjut mungkin baru kita serahkan ke aparat penegak hukum, kalau itu berkaitan dengan penyelewengan. Tetapi saat ini Inspektorat sudah jalan sudah, ada kesanggupan katanya terkait pembayaran segala macam, nanti kita lihat sebatas mana komitmen itu,” tegasnya.

Lebih Jauh Edward menambahkan, ia berharap jangan sampai ada lagi hal seperti ini dan inilah buktinya. Organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan Sumsel, itu bagus.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *