PALEMBANG, LENSASRIWIJAYA.COM – Ketua Umum Pimpinan pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI), melantik GNPK RI Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Daerah (PD) se-Sumsel periode tahun 2020-2025, di Ball Room Hotel Graha Sriwijaya, di Jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Selasa (29/9/2020).
Acara tersebut dihadiri, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib, Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK-RI, H M Basri Budi Utomo AS SIP, Ketua GNPK RI PW Jawa Barat, Nana Supriatna Hadiwinata, Ketua GNPK RI PW Sumsel, Aprizal Muslim, Wakil Ketua GNPK RI PW Sumsel, Satria Amri, Dirkrimsus Polda Sumsel, Dandim0418/Palembang serta para seluruh pengurus GNPK RI PD se-Sumsel.
Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK-RI, H M Basri Budi Utomo AS SIPÂ mengatakan, bahwa pihaknya siap menjalankan program pemerintah. Yakni mulai dari program kegiatan rancangan anggaran. Karena pihaknya ingin ada keterbukaan informasi publik, diantaranya saat minta kejelasan dokumen.
Dikatakan Basri, korupsi itu bisa terjadi di semua sektor. Oleh sebab itu, di GNPK RI ada diklat pendidikan latihan khusus, diantaranya diklat pencegahan korupsi dengan ilmu, bukan demo.
“Kita tekankan agar anggota GNPK RI memahami pencegahan korupsi. Karena yang kita hadapi orang pintar. Kita tingkatkan Sumber daya manusia (SDM), dari tingkat wilayah hingga daerah,” ungkapnya.
Ketika ditanya terkait pilkada yang rawan money politik, Basri menuturkan, saat ini Pilkada demokrasi ini sudah tidak karuan. Pasalnya, perkara money politik bukan hal baru. Sehingga pihaknya masyarakat tidak memilih kepala daerah yang memberikan setuatu.
“GNPK RI Pusat juga melakukan sosialisasi agar masyarakat memilih kepala daerah yang tidak melakukan money politik, pihaknya juga secara internal terus meningkatkan SDM, terkait cara – cara efektif mengungkap korupsi Selama pandemi Covid-19, ada indikasi korupsi. Nanti kita ungkap datanya,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Ketua GNPK-RI PW Sumsel, Aprizal Muslim didampingi Ketua pelaksana, Satria Amri mengatakan, untuk pelantikan kepengurusan GNPK RI Kabupaten/Kota yang dilantik diantaranya Kota Palembang, Kota Prabumulih, Banyuasin, Lahat, Musi Banyuasin, PALI, Empat Lawang, Pagaralam, Muara Enim, OKI ,OKU, OKUS, OKUT, Musi Rawas
“Alhamdulillah, Hari Ini kita semua sudah dilantik oleh Ketua Umum GNPK RI pimpinan pusat dan sudah menyampaikan pesan kepada pimpinan GNPK RI Kabupaten/kota agar tidak menyelesaikan korupsi dengan demo, akan tetapi dengan ilmu yang benar, kita juga tidak inginkan para PD tidak sesuai Kode Etik Organisasi dan AD ART, apabila ada temuan tidak ada toleransi lagi serta akan kita bekukan kepengurusannya,” ungkap diwawancarai para sejumlah wartawan.
Aprizal menambahkan, pihaknya berharap jika ada penemuan harus diungkap. Banyak persoalan, itu harus diselesaikan. Ini Ormas nasional bukan LSM dan ada di 33 Provinsi se-Indonesia, kedepan di Sumsel pihaknya akan membuat posko pengaduan di setiap kecamatan.
“Mari kita bersama-sama mengawasi anggaran dana Covid-19 di setiap kabupaten/kota, karena jumlahnya cukup besar dan mencapai ratusan miliar,” tutup Aprizal.
Sementara itu, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Ahmad Najib mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas pelantikan dan pengukuhan GNPK RI se-Sumsel, pihaknya juga berharap agar GNPK RI PW Sumsel dapat bersinergi dengan Pemprov Sumsel dalam melakukan pengawasan pencegahan korupsi.
“Semoga GNPK RI PW Sumsel dapat bekerjasama dengan Pemprov Sumsel dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tandasnya.(Riky).
