Anggota DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Gero Berharap ADKASI Dibawah Kepemimpinan Siswanto Membawa Perubahan

  • Bagikan
Oplus_131072

JAKARTA, KATAFAKTA.COM – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) gelar Musyawarah Nasional (Munas) ke VI di Hotel Borobudur, Jakarta untuk mencari nakhoda baru ADKASI.

Munas VI ADKASI mengusung tema “Penguatan Fungsi DPRD serta Sinergitas Pemda dan Pemerintah Pusat untuk Menjaga Marwah DPRD Menuju Indonesia Emas 2025”.

Munas yang dihadiri sekitar 800 peserta dari Ketua maupun anggota DPRD kabupaten seluruh Indonesia berlangsung secara demokrasi ini, akhirnya secara kourum memilih Siswanto sebagai Ketua Umum periode selanjutnya.

Salah satu peserta anggota DPRD Kabupaten Lembata Petrus Gero, S.Sos., anggota DPRD Kabupaten Lembata, NTT usai acara Munas menekankan pentingnya demokrasi, kolaborasi, dan sinergi antar anggota DPRD dari seluruh penjuru negeri.

“Dalam Munas ini, nilai-nilai musyawarah dan mufakat benar-benar tercermin. Memang, di awal sempat muncul perbedaan pendapat di antara dua kubu. Namun, pada akhirnya, semua pihak sepakat untuk mengutamakan kepentingan bersama, berbicara dengan hati dan akhirnya mencapai titik temu,” ujar Petrus Gero kepada wartawan, Rabu (26/2/2025) malam.

Masih katanya, setelah melewati rapat pleno dan lainnya, akhirnya peserta secara penuh mendukung dan sepakat mengarah dan memilih Siswanto sebagai Ketua ADKASI yang baru.

“Saya berharap ADKASI dibawah kepemimpinan pak Siswanto ini bisa membawa perubahan dan memperkuat posisi DPRD kabupaten di seluruh Indonesia,” harapnya.

Dirinya juga berterimakasih kepada Pengurus ADKASI periode yang lalu dibawah kepemimpinan Ketua Umum H. Lukman Said, S.PD bersama seluruh jajaran DPN ADKASI yang telah berjuang selama 10 tahun ini.

Seperti diketahui, Siswanto merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Yang tidak kalah penting, acara Munas ini juga menjadi ajang untuk bertukar gagasan serta membangun komunikasi yang lebih efektif antara DPRD di daerah dengan pemerintah pusat, demi terciptanya kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (IDR).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *